Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penandatanganan perjanjian dilakukan Kamis (5/6) di Kantor KKP, Jakarta, oleh Direktur Jenderal Hubud Lukman F. Laisa dan Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Didit Herdiawan, serta Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus.

Kerja sama strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan sumber daya kelautan nasional dalam menghadapi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan ekonomi kelautan berkelanjutan (blue economy).

Baca Juga: Kemenhub Temukan Masih Ada Sejumlah Kekurangan pada Integrasi Transportasi Dukuh Atas

Direktur Jenderal Hubud Lukman F. Laisa menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan multidimensi, termasuk pemanfaatan teknologi dan transportasi udara yang terintegrasi, sangat krusial. “Sumber daya kelautan merupakan aset strategis bangsa yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Perjanjian ini mencakup tiga cakupan utama:

1. Pengawasan distribusi produk kelautan dan perikanan yang diduga ilegal di wilayah bandara, agen kargo, serta pengirim non-consignor.
2. Dukungan operasional pengawasan melalui udara (air surveillance).
3. Peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan pertukaran keahlian antar lembaga.

Lukman menambahkan, pemanfaatan pesawat nirawak (drone), pesawat patroli, serta sistem navigasi dan komunikasi penerbangan akan mempercepat respon pengawasan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas pengendalian pelanggaran di wilayah laut Indonesia.

Baca Juga: DPR Ungkap Dugaan Potongan Ojol Capai 50%, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan

Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menjadi komitmen Indonesia memperingati International Day for the Fight Against IUU Fishing yang jatuh setiap 5 Juni, sebagaimana ditetapkan Majelis Umum PBB sejak 2017.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi tonggak penting untuk pengawasan sumber daya kelautan yang modern, efisien, dan berkelanjutan demi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” tutup Lukman.