JAKARTA,quickq加速器官方下载 DISWAY.ID-- Isu untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) mencuat seiring dengan pergantian pemerintahan.

Meski Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga hingga saat ini masih melakukan kajian mendalam, isu ini justru kian santer dibicarakan.

BACA JUGA:Bagaimana Kebijakan Ujian Nasional, Zonasi, Hingga Kurikulum Merdeka di Era Abdul Mu’ti? Ini Penjelasannya

BACA JUGA:Catat! Asesmen Nasional Bukan Pengganti Ujian Nasional, Kemendikbudristek: AN untuk Evaluasi Mutu Pendidikan!

Lantas, perlukah UN kembali dilaksanakan pada akhir masa pembelajaran SD, SMP, dan SMA?

Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut bahwa dikembalikannya UN berarti suatu kemunduran di dunia pendidikan.

"Kalau kembali ke UN seperti dulu ya kemunduran. UN itu buat apa? Ini yang belum jelas. Jadi kalau sama persis seperti dulu ya kemunduran," ungkap Ubaid ketika dihubungi Disway, 30 Oktober 2024.

Jika untuk mengetahui perkembangan siswa, menurutnya, ujian perlu dilakukan setiap hari.

BACA JUGA:Pak Prabowo dan Pak Mendikdasmen, Guru SMA Way Kanan Ini Memohon Bantuan Usai Dipecat Sepihak

"Ujian itu harusnya tiap hari, bukan malah UN yang 6 tahun sekali," cetusnya.

Teekait ujian, ia menegaskan tidak harus berupa mengerjakan soal berlembar-lembar, melainkan dengan cara yang lebih menyenangkan.

"Ujian itu jangan dibayangkan jawab soal berlembar-lembar. Bisa dilakukan dengan sangat menyenngkan, bisa sambil nyanyi, menari, bermain," tuturnya.

Selama ini, Ubaid menilai bahwa masyarakat terlalu terjebak pada budaya buruk ujian tersebut.

Akibatnya, muncul praktik manipulasi dan katrol nilai.

• 1
• 2
• »