您的当前位置:首页 > 休闲 > Kemendiktisaintek Bicara soal Kuliah Online Imbas Efisiensi Anggaran: Perlu Dikaji Secara Mendalam 正文
时间:2025-06-16 02:45:52 来源:网络整理 编辑:休闲
JAKARTA, DISWAY.ID --Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemend quickq安卓官网下载
JAKARTA,quickq安卓官网下载 DISWAY.ID --Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang bicara soal perkuliahan online pada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang ramai dibahas warganet lantaran diduga sebagai efek dari efisiensi anggaran.
Seperti halnya yang terjadi di Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) yang memulai perkuliahan baru pada 3 Maret 2025, serta dilakukan secara online, khususnya untuk teori.
"Perkuliahan Semester Genap TA 2024/2025 akan dimulai pada tanggal 3 Maret 2025. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah teori dan praktik dilakukan secara daring untuk pertemuan 1 sampai UTS," bunyi surat pemberitahian pelaksanaan perkuliahan Polbeng yang dikeluarkan pada 21 Februari 2025 lalu.
BACA JUGA:Resmi Teken MoU Kerja Sama, Indonesia Bakal Jadi Negara Asia Pertama Punya Fasilitas R&D Apple
BACA JUGA:Serahkan 965 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Semarang, Menteri Nusron: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial
Sedangkan Untuk mata kuliah praktik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring, maka pelaksanaannya dilakukan secara luring dalam sastu waktu (sistem block) yang diatur oleh Program Studi atau Jurusan,"
Sementara mata kuliah teori yang dilaksanakan secara daring dalam dilakukan secara paralel.
Warganet juga mengungkapkan PTN tempatnya berkuliah berencana menerapkan pembelajaran online.
Sejumlah kampus juga sudah mulai meminimalisir fasilitas dan layanan, seperti kelistrikan dan penggunaan kelas, layanan perpustakaan multikampus, hingga pemeliharaan sarana-prasarana.
Pembatasan ini didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
BACA JUGA:Catat! PPG Daljab Angkatan Pertama Guru Kemenag Dibuka, Segera Lapor Diri sebelum 7 Maret 2025
BACA JUGA:Perum Bulog Pastikan Ketersediaan Stok Beras Nasional Aman hingga Akhir Ramadan, Siap Gelar Operasi Pasar
Menanggapi hal ini, Togar mengatakan bahwa keputusan untuk menerapkan pembelajaran online harus akuntabel.
"Prinsipnya harus akuntabel. Kalau tidak relevan dengan capaian pembelajaran, tidak boleh (diterapkan)," kata Togar ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Renovasi Sekolah Rusak, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp17,1 Triliun2025-06-16 02:43
LSI Denny JA Gunakan Aplikasi LSI Internet Membaca Opini Digital2025-06-16 02:29
10 Negara Paling Ramah di Dunia 2024, Indonesia Tak Termasuk2025-06-16 02:27
10 Kebiasaan yang Bikin Panjang Umur, Dibuktikan Secara Ilmiah2025-06-16 02:16
JK Yakin Kemenkum Tolak Hasil Munas PMI Tandingan Agung Laksono!2025-06-16 02:13
Pramugari Selalu Selipkan Tangan Saat Duduk di Pesawat, Ini Alasannya2025-06-16 02:08
Museum Nasional Indonesia Buka Kembali, Berapa Kini Harga Tiketnya?2025-06-16 01:56
FOTO: Gaya Hidup Berkelanjutan di 'Apartemen Masa Depan' Prancis2025-06-16 01:54
Daftar Lengkap Upah Minimum 2025 di Jabodetabek, UMK Bekasi Rp5.690.7522025-06-16 01:11
DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri2025-06-16 00:38
Bersiap Lawan Ancaman Siber, BSSN Lakukan Pelatihan untuk Ciptakan SDM Kompeten2025-06-16 02:08
Jokowi Disarankan Bikin Partai Sendiri Usai Dipecat PDIP, Jangan Gabung ke Partai yang Sudah Mapan2025-06-16 01:41
Marissa Haque Meninggal saat Tidur, Dokter Bicara Kemungkinan Sebabnya2025-06-16 01:37
Cara Menanggapi Curhatan Teman yang Ingin Bunuh Diri2025-06-16 01:27
TNI AU Bantah Prajuritnya Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Jalan Tol Jakarta2025-06-16 01:25
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Segera Sampaikan Skenario Terbaru Zonasi dan PPDB pada Prabowo2025-06-16 01:24
Tegas PSI: Anies Harus Tanggung Jawab, Kenapa Nih?2025-06-16 00:56
10 Negara Paling Ramah di Dunia 2024, Indonesia Tak Termasuk2025-06-16 00:52
Buruh Gugat UU MD3 di MK2025-06-16 00:49
Diduga 'Makan' Uang Perizinan Meikarta, Bupati Bekasi Resmi Jadi Tersangka2025-06-16 00:44